Ketapang (Portal Kalbar) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ketapang Alexander Wilyo, membuka acara Sosialisasi Layanan Perseroan Perorangan dengan Tema “Eksistensi Perseroan Perorangan Semakin Pasti, Solusi Dalam Kemudahan Berusaha Bagi Usaha Mikro dan Kecil Guna Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat” yang diadakan Kanwil Kemenkumham Kalbar, pada Selasa (21/3/2023) bertempat di Hotel Asana Navada Ketapang.
Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Presiden RI Joko Widodo telah melahirkan satu terobosan baru melalui Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagaimana telah di rubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Menegaskan difinisi baru terkait Perseroan, artinya dalam Pasal 109 bagian lima Undang-Undang Cipta Kerja tersebut membuka peluang berdirinya Perseroan hanya oleh 1 (satu) orang pemegang saham yang selanjutnya kita kenal dengan nama PT Perorangan. Dengan Perpu ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi.
Sekda dalam sambutannya mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada narasumber yang akan menyampaikan sosialisasi materi kepada pelaku UMKM di Kabupaten Ketapang.
“Saya harap dari kegiatan ini pelaku-pelaku UMKM ini mendapatkan kepastian dan perlindungan berusaha dari negara sehingga tidak ada kekhawatiran lagi,” ucap Sekda.
Lebih lanjut Sekda menuturkan bahwa dalam berbagai kesempatan, dirinya telah menyampaikan agar seluruh jajaran pemerintah daerah Camat, Lurah bahkan Kepala Desa untuk mendukung UMKM khususnya di Kabupaten Ketapang.
“Saya sudah sampaikan surat edaran kepada semua pihak terutama jajaran pemerintah Daerah untuk menyediakan UMKM Corner bahkan dalam setiap event-event agar disediakan produk dari UMKM,” tutur Sekda.
Selain itu, Sekda juga menilai kegiatan sosialisasi ini sangat baik dan agar pelaku UMKM bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya serta menyebar luaskan informasi yang didapatkan dari narasumber kegiatan ini.
“Saya minta nanti Ketua UMKM di Kabupaten Ketapang bisa mengkoordinir dan menyebarluaskan berita baik ini kepada saudara-saudara kita UMKM yang mungkin tidak menghadiri kegiatan ini,” mintanya.
Selanjutnya terkait dengan perizinan, Sekda mengatakan bahwa sekarang pemerintah sudah mengubah pola birokrasi yang lambat dan terbelit-belit.
“Memang sekarang paradigma pemerintahan itu harus mudah diakses cepat dan tanpa biaya minimal murah, ini juga kita terapkan di Kabupaten Ketapang,” ujarnya.
“Jadi kesan birokrasi yang lambat atau terbelit-belit itu harus kita hilangkan, kita harus mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai amanah yang memang diberikan kepada kita,” pungkasnya.
