Kayong Utara (Portal Kalbar) – Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara tak berdaya menyelesaikan persoalan air bersih. Isu air bersih selalu menjadi isu seksi menjelang Pemilihan Kepala Daerah untuk mendapat simpati masyarakat. Namun sejak mekar dari Kabupaten Ketapang di tahun 2007, tak ada solusi air bersih.
Dari enam Kecamatan yang ada di Kayong Utara, Sukadana saja yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Kayong Utara kebutuhan air bersih tidak dapat terpenuhi. Padahal, bila melihat kondisi daerah Sukadana yang dikelilingi perbukitan yang merupakan sumber mata air bersih rasanya tak sulit untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
Padahal, beberapa perusahaan besar air minum seperti HS68, Trikana, Big3 dan brand lainnya saat ini menggunakan air bersih Kayong Utara untuk produksinya.
Anggota DPRD Kayong Utara Haripin mengatakan, untuk menyelesaikan persoalan air bersih ini, pemerintah harus memiliki komitmen, diantaranya segera membentuk PDAM di Kayong Utara. Ia pun menaruh harapan yang besar kepada pemimpin Kayong Utara ke depan, untuk komitmen membangun PDAM, sebagai solusi yang realistis menyelesaikan persoalan air bersih di Kayong Utara.
“Kalau menurut saya di tahun 2025, khususnya di PUTR, dan pemimpin (Bupati) yang baru, PDAM itu jangan dilama-lamakan karena rumah besar air berih itu ada di PDAM. Kalau PDAM tidak ada, tidak bisa,” ungkap Haripin, Rabu (14/8/2024).
Tak ingin mengulang kesalahan di tahun – tahun sebelumnya, anggota DPRD dari partai PKB ini mengingatkan pemerintah, melalui OPD terkait untuk serius membuat perencanaan air bersih, sehingga proyek yang dibangun nanti benar – benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Kita minta pemerintah daerah di tahun 2025 ini buat perencanaan yang valid dan bisa kita pertanggung jawabkan (pekerjaannya). Perencanaan itu tanpa dukungan biaya tidak bisa berjalan juga. Komitmennya berapa dari APBD untuk air bersih,” pintanya.
Bahkan, diakui Haripin, pihaknya pernah menawarkan untuk menyerahkan anggaran aspirasi untuk menyelesaikan persoalan air bersih. Namun ide tersebut tak dapat terwujud, karena terbentur dengan tidak adanya PDAM.
“Dulu, kami DPRD dari Simpang Hilir kami siap, kalaupun kami ada Pokir 1 miliar, kami dari simpang Hilir ada 7,8 orang siap (menyerahkan Pokir), tapi apalah daya, tangan tak sampai. Katanya harus ada PDAM dulu. Makanya pemerintah daerah siap tidak,” ungkapnya. (UZI)
