KETAPANG (PortalKalbar) – Kebrhasilan Pemerintah Daerah (Pemda) Ketapang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke tujuh kalinya secara berturut-turut membawa hal positif bagi pemerintah daerah, hal tersebut disampaikan langsung
Kepala BPKAD Ketapang, Alexander Wilyo. Ia beserta jajaran mengucapkan rasa syukur atas raihan prestasi WTP ke tujuh kalinya yang didapat oleh Pemda Ketapang dari Badan Periksa Keuangan Daerah Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Kalimantan Barat.
“Kita senang dan bersyukur atas raihan ini, yang mana selain Ketapang ada beberapa kabupaten/kota yang mendapat WTP ini,” katanya. Jumat (7/5/2021).
Alex menilai bahwa pencapaian WTP sebagai komitmen Pemda beserta jajaran OPD terkait, berkenaan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dan hal tersebut tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksaan fungsi pengawasannya.
“Memang sejak 7 tahun terakhir kita terus berbenah dengan melakukan perbaikan pelayanan bahkan proses pelayanan dan administrasi pengelolaan keuangan terus membaik semuanya sudah by sistem dan menerapkan SOP, SPM terlebih Ketapang juga termasuk dalam daerah binaan Korsupgah KPK RI,” terangnya.
Alex berharap agar pencapaian WTP ke tujuh kalinya diharapkan menjadi motivasi buat pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dalam upaya mewujudkan misi pertama bupati dan wakil bupati periode 2016-2021, yakni mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance).
“Dengan WTP ini kami mengucapkan terima kasih kepada BPK-RI, Bupati dan Wakil Bupati, DPRD, seluruh OPD dan tim penyusun laporan keuangan Kabupaten Ketapang yang telah bekerja keras secara bersama-sama menyelesaikan penyusunan laporan keuangan pemda, serta memperbaiki kinerja pelayanan dan pengelolaan keuangan daerah di Ketapang,” ucapnya.
Alex menambahkan, selain terus meningkatkan kualitas pengeloaan keuangan daerah, Pemda Ketapang berkomitmen untuk melakukan upaya pencegahan terhadap penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah bahkan saat ini sesuai sumber website Korsupgah KPK RI Ketapang berhasil mencapai peringkat pertama untuk wilayah Kalbar dan peringkat 75 secara nasional dalam capaian Korsupgah KPK RI untuk intervensi penganggaran APBD.
“Sedangkan untuk pencegahan penyimpangan pada area intervensi manajemen aset daerah sevara nasional Ketapang mendapat peringkat 97 dengan progres capaian 76,45% dan meraih peringkat pertama dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Kalbar, ini bisa dilihat di website Korsupgah KPK RI,” Pungkasnya. (Alq)
