Ketapang (Portal Kalbar) – Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Martin Rantan Farhan memimpin rapat koordinasi persiapan penyusunan LKPJ dan LPPD
Kabupaten Ketapang tahun 2023, di ruang rapat utama kantor Bupati Ketapang, Senin (4/12/2023).
Menurut Martin Rantan, untuk mengetahui kinerja Pemda dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang telah didelegasikan, maka kepala daerah wajib melaporkan pelaksanaannya kepada pemerintah pusat.
Martin menjelaskan, peringkat LPPD pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dari penilaian terakhir di tahun 2018 dan kemudian dinilai kembali pada tahun 2021 mengalami kondisi penurunan, sehingga ini menjadi PR dan harus menjadi fokus perbaikan bagi seluruh pihak terkait.
“Untuk itu kita harus berbenah dan menyempurnakan hal-hal yang masih dapat di optimalkan,” tambahnya.
Martin berharap dalam kesempatan tersebut BPS dan BPN untuk dapat membantu Pemda Ketapang dalam penyediaan data-data yang dibutuhkan berdasarkan IKK Outcome yang ada.
Adapun dimaksud LKPJ merupakan laporan berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran yang disusun oleh pimpinan daerah pada akhir tahun anggaran.
Sedangkan LPPD memuat suatu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintah daerah yang terdiri atas capaian kinerja pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas pembantu. (**/At)
