Ketapang (Portal Kalbar) – Asisten Sekda Ketapang Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Syamsul Islami, memimpin rapat pertemuan pendampingan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (21/12). Rapat tersebut membahas terkait evaluasi kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
Syamsul menjelaskan, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan daerah pada umumnya. “BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak bisa dipisahkan dari pemerintah daerah,” katanya.
Syamsul juga mengatakan, di Kabupaten Ketapang memiliki 25 BLUD. Di antaranya BLUD RSUD dr Agoesdjam Ketapang dan BLUD di 24 Puskesmas di Kabupaten Ketapang dengan SK Bupati Ketapang No. 51/Dinkes-A/2020.
Dia menjelaskan, peranan BLUD di dalam meningkatkan ekonomi didasarkan dengan persyaratan substantif. Di antaranya, penyedia barang dan/jasa layanan umum, pengelola wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum, serta engelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan atau pelayanan kepada masyarakat.
“Saya berharap kepada BPKP dapat mendampingi proses pembangunan di Kabupaten Ketapang. Semoga BPKP dapat mewujudkan visinya, yakni menjadi auditor internal pemerintah berkelas dunia dan trusted advisor pemerintah untuk meningkatkan good governance sektor publik dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI yaitu, Indonesia maju yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong,” pungkasnya. (at)
