Ketapang (Portal Kalbar) – Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan daerah serta mendukung program ketahanan pangan nasional, pemerintah kabupaten Ketapang adakan konsultasi publik guna menyusun program strategis daerah dengan membangun Food Estate di wilayah Kabupaten Ketapang, bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang, pada Selasa, (23/02/21).
Dalam sambutannya, Plh. Bupati Suherman, SH.,M.H. menyampaikan bahwa program strategis pembangunan food estate tersebut sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun Anggaran 2020-2024.
Menurut Beliau, ketahanan pangan telah menjadi isu global pasca pandemi Covid-19, sesuai dengan peringatan dari organisasi pangan dan pertanian dunia FAO (Food and Agriculture Organization) yang mengingatkan akan potensi krisis pangan dunia di masa pandemi covid 19.
Adapun program pembangunan Food Estate selain wujud dari strategi memperkuat ketahanan pangan memiliki tujuan antara lain meningkatkan ketersediaan pangan meningkatkan kesejahteraan petani menciptakan lapangan kerja menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan daerah. Selain memberikan multiplier effect.
“Berdasarkan data PDRB (Produk Domestik Bruto) pada 3 tahun terakhir, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan adalah penyumbang terbesar dalam PDRB Kabupaten Ketapang selain pertambangan dan industri pengolahan.” Katanya.
Menurut beliau, direncanakan pembangunan Food Estate terletak di wilayah kecamatan Matan Hilir Selatan, dengan luas lahan sekitar 32.600,48 hektar area, dengan konsep kawasan agroforestri dan industri.
Beliau mengatakan, bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi persyaratan teknis dalam legalisasi penyediaan kawasan titik. Berharap, dari konsultasi publik ini didapat masukan positif, kobstruktif dan kata sepakat sehingga pembangunan Food Estate yang telah direncanakan dengan matang ini dapat segera terwujud.
“Melalui kegiatan konsultasi publik satu ini saya berharap, peserta dapat memberikan saran dan masukan yang positif dan konstruktif sehingga dapat menyepakati bersama, memberikan komitmen dan dukungan sekaligus rekomendasi alternatif KLHS yang kemudian terintegrasi dalam rencana pembangunan estate Kabupaten Ketapang.” Pintanya.
Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang, beliau menyampaikan terima kasih dan penghargaan, kepada tim KLHS dari Pusat Studi Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB), yang telah membantu dan bekerjasama dengan baik dalam penyusunan analisis dampak atau amdal kawasan relokasi bandara rahadi Oesman Ketapang sekaligus mohon dukungan dan rekomendasinya untuk keberhasilan pembangunan di Kabupaten Ketapang.
Adapun yang menjadi narasumber atau pembicara kegiatan tersebut adalah Dr. Ir. H. Endng Hernawan, MT., M.Si. Dr. Ir. Aos, MP tim KLHS dari Pusat Studi Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB), dan dimoderatori oleh Kepala Bappeda Ketapang, Harto, SE., M.Si. (r)
