Kubu Raya (Portal Kalbar) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ketapang, Alexander Wilyo, menghadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah se-Kalimantan Barat Tahun 2023 yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar bertempat di Qubu Resort Kabupaten Kuburaya (KKR), Kamis (4/5/2023).
Sekda Ketapang, Alexander Wilyo menilai, Rakor Pengelolaan Keuangan daerah digelar guna melakukan penyamaan persepsi pengelolaan keuangan daerah yang efektif, akuntabel dan transparan sesuai dengan ketentuan.
“Tentu kita sangat mendukung pelaksanaan rakor seperti ini, karena banyak hal yang bisa didiskusikan baik soal dinamika maupun kendala dalam pengelolaan keuangan daerah termasuk perubahan-perubahan regulasi dan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah,” katanya, Kamis siang.
Sekda melanjutkan, apalagi narasumber dalam Rakor merupakan para pihak yang kompeten seperti pejabat dari Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri, Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan hingga BPK RI Perwakilan Kalbar.
Sekda menambahkan, salah satu kalau fokus dalam Rakor tersebut diantaranya mengenai pembiayaan untuk pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang yang satu diantaranya akan digelar di Kabupaten Ketapang.
“Selain masalah Pilkada, materi rakor juga terkait dengan mandatory spending dan kebijakan pusat “treasury deposit facility” atau terkait penyaluran dana transfer secara non tunai, tidak lagi secara tunai,” tuturnya.
Berkaitan dengan pembiayaan Pilkada, diakuinya kalau Pemkab Ketapang secara bertahap sudah mulai menganggarkan dana cadangan untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 mendatang pada APBD 2022, APBD 2023 dan RAPBD 2024.
“Kita mendukung secara penuh sesuai kebutuhan yang diajukan oleh para pihak seperti KPU, Bawaslu, serta untuk pengamanan dan saat ini usulan kebutuhan masih di verifikasi oleh tim verifikasi Badan Kesbangpol bersama pihak pengusul,” jelasnya.
